INI DIA PINJAMAN ONLINE ILEGAL YANG DAPAT MENGUNTUNGKAN ANDA

Pinjaman Online Ilegal yang mencekik semakin menjamur. Tak sedikit masyarakat merasa stres dan bunuh diri karena tidak sanggup membayar cicilan dan bunga yang sangat tinggi.

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat harus tahu diri jika ingin melakukan pinjaman melalui online atau disebut fintech peer to peer (P2P) lending.

OJK sering mengingatkan masyarakat agar mengecek status fintech. Tercatat, saat ini baru 99 fintech yang terdaftar dan berizin di OJK.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan Pemerintah tidak memberikan toleransi atas keberadaan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal.  Namun, untuk pengelola pinjol yang berizin, menurut Mahfud MD Pemrintah akan memberikan dukungan dan fasilitasi. 

"Pemerintah tidak akan memberikan toleransi dan ruang secara bebas bagi mereka yang kerap melakukan praktik-praktik ilegal dan melawan hukum. Pinjol ilegal perlu upaya multidispliner untuk mengatasinya baik secara penal ataupun non-penal.  Pinjol ilegal itu sebenarnya rentenir yang bertransformasi di era digital. Perlu kehati-hatian untuk memberantasnya, karena disamping kerugian yang timbul, juga terdapat ekosistem yang dianggap saling menguntungkan dari praktik itu,” ujar saat memberikan Keynote Speech adalam Webinar Edukasi “Pinjaman Online Legal atau Ilegal: Kebutuhan Masyarakat dan Penegakan Hukum” yang diselenggarakan secara daring oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Jakarta Pusat.

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, maka pada tahun 2016 OJK menerbitkan peraturan baru yaitu POJK No. 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan diikuti dengan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Kedua peraturan ini selanjutnya dijadikan dasar terhadap pengawasan dan pengaturan mengenai fintech. Diterbitkannya Peraturan OJK tersebut, ternyata belum cukup untuk mencegah lahirnya perusahaan fintech illegal atau yang tidak mendaftarkan pada OJK. 

Menurut Pasal 7 POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perijinan kepada OJK”, kemudian pada Pasal 1 ayat (6) POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” 

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa “Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.” Berdasarkan ketentuan dari beberapa pasal tersebut POJK mewajibkan kepada perusahaan fintech untuk mendaftarkan perusahannya kepada OJK, namun dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan OJK tersebut tidak ditemukan sedikitpun sanksi terkait tidak didaftarkannya perusahaanperusahaan fintech tersebut, selain itu juga peraturan tersebut tidak mengatur mengenai batasan bunga pinjaman.

Tidak adanya sanksi terkait perusahaan-perusahaan fintech yang tidak mendaftarkan perusahaan pada OJK ditengarai menjadi salah satu sebab tumbuh suburnya fintech illegal. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan masalah, dimana perusahaan fintech yang tidak terdaftar pada OJK tersebut juga menyalurkan pinjaman online kepada masyarakat. Adanya pinjaman online dari perusahaan fintech ilegal ini tentu saja dapat merugikan masyarakat, dimana banyak terjadi pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal tersebut adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.

Tidak hanya itu beberapa pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya teror dan pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan seksual hingga peminjaman di tempat lain yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan peminjaman online dengan menggunakan KTP peminjam (korban) sehingga tagihan dan bunga pinjaman kemudian akan dibebankan kepada peminjam (korban). Dari adanya pelanggaran tersebut terdapat dampak yang ditimbulkan seperti pernah terjadi kasus sopir taksi yang meninggal gantung diri karena tidak mampu mengembalikan pinjaman akibat bunga yang terlalu tingi, kemudian kasus lainnya seperti peminjam yang kehilangan pekerjaan dikarenakan pihak pinjaman online menghubungi atasan tempat peminjam bekerja, sebagai salah satu akibat pihak pinjaman online yang dapat mengakses daftar kontak peminjam.

FAKTA-FAKTA PINJAMAN ONLINE ILEGAL YANG MENCEKIK 

1. Masih Ada 803 Fintech Ilegal

Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencacat ada 803 perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending-P2P) ilegal.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing mengatakan, saat ini fintech resmi yang terdaftar di OJK sudah ada 99 perusahaan.

2. Kredit Macet Fintech Tembus 3,18%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pinjaman dari perusahaan keuangan berbasis technology (Financial Technology/Fintech) peer to peer lending mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hingga saat ini saja sudah ada 99 fintech yang terdaftar di OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, meskipun berkembang pesat, namun angka kredit macet alias non performing loan (NPL) juga cukup tinggi. Dari 99 fintech yang terdaftar, ada beberapa fintech peer to peer lending yang mencatatkan angka kredit macetnya hingga 3%.

3. Fintech Wajib Lindungi Data Nasabah

Pelaku industri fintech pinjaman online dinilai harus memiliki sistem informasi dan teknologi yang andal agar dapat melindungi data pribadi nasabah dari pencurian oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Industri fintech pinjaman online yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Untuk itu harus disiapkan berbagai antisipasi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi," kata pengamat ekonomi digital dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi.

4. Masyarakat Harus Tahu Diri

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito menyatakan, seperti pada jasa keuangan yang ditawarkan lewat fintech peer to peer (P2P) lending, di mana banyak masyarakat yang akhirnya terlilit utang. Kata dia, ini rata-rata terjadi pada fintech ilegal yang menerapkan bunga sangat tinggi.

5. Kemampuan Lunasi Utang

Sebagai masyarakat harus lebih dahulu mengetahui kemampuan melunasi utang sebelum akhirnya memutuskan melakukan pinjaman. Sebab, pada akhirnya akan berimbas pada kondisi terlilit utang.

"Sebagai konsumen baiknya rumangsa (merasa tahu diri), kalau enggak punya duit ya sudah (jangan pinjam banyak-banyak). Kalau bisa hanya bayar Rp1 juta, kenapa pinjam Rp20 juta. Jadi dari sisi konsumen harus waspada juga," kata Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito.

6. Aturan OJK Lindungi Konsumen

Pihak OJK sendiri berupaya melakukan pelindungan konsumen yang menikmati produk atau jasa lembaga keuangan dengan mengatur POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kata Sarjito, beleid sedang disempurnakan kembali mengikuti perkembangan di industri lembaga keuangan.

Dalam aturan tersebut, OJK mengatur pedoman iklan lembaga keuangan harus mencakup pernyataan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Sehingga masyarakat pun bisa memilih produk jasa keuangan yang tepat.

Lebih baru Lebih lama