PINJAMAN ONLINE ILEGAL YANG JARANG DIKETAHUI DAMPAKNYA

Fintech (Pinjaman Online) adalah penerapan dari suatu inovasi layanan dalam bidang jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan (startup) dengan pemanfaatn teknologi software/ aplikasi, internet, komunikasi dan komputasi. Konsepnya mengadaptasi perkembangan teknologi yang berpadu dengan bidang finansial sehingga dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta moderen.

Menurut bank Indonesia jenis Fintech yang paling diminati yakni Peer to Peer (P2P) Lending karena banyak keuntungan bagi penyedia jasa keungan, yaitu: 

1. Sudah terdaftar dalam OJK
2. Memberikan pinjaman dengan cepat dan mudah
3. Mendiversifikasi investasi 
4. Bunga yang tidak tinggi 

Kehadiran Fintech menjadi soslusi untuk masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan jasa perbankan sehingga menjadi solusi alternatif untuk mendatangkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan transaksi keuangan yang mudah dan cepat. 

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Istilah Fintech adalah akronim dari financial technology sudah tak asing lagi di dunia bisnis Indonesia beberapa tahun belakangan ini.

PINJAMAN ONLINE ILEGAL MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang teknologi finansial mendefinisikan teknologi finansial sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 membagi teknologi finansial menjadi lima hal,yaitu:

1. Sistem pembayaran
2. Pendukung pasar
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal
5. Jasa finansial lainnya.

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang teknologi finansial bahwa teknologi finansial ini harus memenuhi kriteria yaitu: 

1. Bersifat inovatif
2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi atau model bisnis finansial yang telah eksis
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
4. Dapat digunakan secara luas
5. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin untuk mendirikan kegiatan usaha ini kepada OJK berdasarakan aturan POJK pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai berikut: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”

Permasalahan Pinjaman Online Ilegal Berdasarkan asumsi publik istilah “ilegal” yang dimaksud merujuk pada penyelenggara yang tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK 77/2016. Patut diperhatikan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana bunyi Pasal 1338 BW: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Oleh karena itu adanya peraturan tersebut penyelenggara Pinjaman Online harus diawasi mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran agar tidak terjadi kelalaian penyelengaraan kegiatan teknologi finansial seperti belum memiliki izin, melakukan pembocoran atau penyalahgunaan data pribadi, dan melakukan kekerasan saat pengihan hutang.  

 

Pinjaman Online Ilegal Rawan Pembocoran atau Penyalahgunaan Data Pribadi